TEMPO.CO, Jakarta- Ombudsman RI perwakilan DKI Jakarta menganggap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tidak sesuai dengan kebijakan social distancing. Peraturan tersebut memperbolehkan pengemudi ojek online atau ojol mengangkut penumpang selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar.
“Menjadi aneh ketika Kemenhub menyatakan dalam pasal 11 ayat 1 poin D memperbolehkan Ojol untuk mengangkut penumpang selama memenuhi protokol kesehatan,” kata Kepala Ombudsman DKI Jakarta Teguh P. Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 14 April 2020.
Teguh mengatakan jika begitu, tidak diperlukan lagi adanya pembatasan sosial di kendaraan umum yang lain selama memenuhi kaidah protokol kesehatan, seperti melakukan disinfektan kendaraan, seluruh penumpang dan petugas mengenakan masker dan sarung tangan, serta tak berkendara saat mengalami demam tinggi.
Menurut Teguh, secara teknis peraturan tersebut menyulitkan polisi dalam menegakkan hukum di lapangan. Misalnya, bagaimana memastikan bahwa pengemudi ojol menyemprotkan disinfektan ke kendaraannya dan memastikan mereka tidak dalam kondisi suhu tubuh yang tinggi saat bekerja.
“Alat kontrol yang paling mudah bagi petugas kepolisian di lapangan adalah dengan melihat Social Distancing pengguna kendaraan, dan karena tidak ada social distancing di motor, maka alasan Kemenkes untuk mengizinkan Ojol hanya untuk pengangkutan barang sangat relevan,” ujar Teguh.
Teguh beranggapan peran Kementerian Perhubungan sebagai regulator dapat membantu para pengemudi ojol di masa penerapan PSBB, misalnya dengan membuat aturan sehingga jumlah potongan oleh operator berkurang dari mulanya 20 persen. Kemenhub, kata Teguh, juga dapat mendorong OJK dan pihak perbankan untuk merealisasikan keringanan kredit bagi para pelaku usaha di industri transportasi, termasuk pengemudi ojol.
